Dinas Kehutanan Mesti Bertanggung Jawab Terhadap Banjir Di Dolo Selatan

Penanganan bencana banjir yang terjadi di Desa Bangga, Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kab. Sigi, pada 29 April 2019 belum tersistimatis dengan baik. Hal ini dikarenakan lambannya respon pemerintah melakukan evaluasi lingkungan di Kecamatan tersebut, padahal ini sudah sering terjadi.

Stevandi Meneger Kampanye dan Perluasan Jarigan Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah menduga kuat ada aktifitas ilegal di wilayah hulu sungai sehingga berakibat banjir bandang di beberapa desa di Wilayah Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dugaan ini berdasarkan bukti bukti dilapangan yang mana terlihat dari beberapa dokumentasi yang beredar bahwa, gelondongan kayu berukuran besar ikut terseret dalam banjir ini.

“Berdasarkan fakta-fakta dilapangan kita dapat memperhatikan bagaimana gelondongan kayu besar juga terseret dalam banjir ini, dari pola potongan kayu-kayu tersebut terlihat bekas potongan menggunakan alat pemotong seperti sensor. Artinya kayu-kayu tersebut tidak tumbang akibat banjir tetapi sengaja di Potong.”

Dari data yang kami himpun, kejadian banjir di Kab. Sigi tersebut tidak hanya terjadi sekali ini saja. Sejak bulan Oktober 2018 hingga April 2019 sedikitnya sudah enam kali terjadi banjir di Kec Dolo Selatan dan dilokasi yang sama. Jika merujuk pada data tersebut kondisi hutan di sana sudah sangat parah sehingga kemapuan hutan untuk menyerap air di kala hujan sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini yang harus dipastikan lagi.

Dari pantauan Walhi Sulteng tidak ada pernyataan secara resmi oleh pemerintah terkait penyebap banjir ini. Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng juga tidak bisa memberikan kesimpulan perihal aktifitas dikawasan hutan yang berdampak terhadap terjadinya perubahan lingkungan di wilayah tersebut. Ini sangat buruk dalam tata kelola hutan kita. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sigi dan Dinas Kehutanan untuk segera melakukan evaluasi bahkan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran kehutanan di kawasan tersebut

“Pemerintah atau Dinas Kehutanan harusnya tidak menututup mata lagi dengan persoalan ini, Dinas Kehutanan harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap aktifitas yang berakibat terjadinya berubahan lingkungan seperti ini.”

Untuk merespon hal ini, WALHI Sulawesi Tengah sudah menurunkan tim investigasi dilapangan untuk memastikan situasi kongkret di lokasi yang dilanda banjir.

“Kami akan terus mengupdate situasi dilapangan dan memastikan negara hadir ditengah-tengah masyarakat desa yang sedang dilanda banjir”. Tutur Stevandi.

Bagi WALHI, persoalan ini seharusnya tidak berlarut-larut bila Pemerintah memang mau serius menyikapinya sejak dulu. Apalagi wilayah ini sudah berulang kali dilanda banjir. Karena tidak adanya perhatian negara, akhirnya persoalan ini terus berulang.

Stevandi (Manager Kampenye WALHI Sulteng)
082188160099

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *